Mendefinisikan
Sakit Mental
Meskipun komunitas
kesehatan mental sering menggunakan istilah mental illness untuk tujuan
diagnosis dan treatment, tetapi hal ini diasumsikan lebih luas dimata hukum
dalam konteks yang lebih luas. Yang penting adalah hal ini bisa menjadi syarat
commitmen sipil dan jika mental illness itu berdampak pada hukum hal ini
berimplikasi pada insanity dan kompetensi seseorang. Mental illness juga bisa
berdampak untuk menentukan kompetensi seperti kompetensi untuk menghadapi
pengadilan, untuk melaksanakan keinginan, atau untuk mengatur diri sendiri.
Definisi mental illness juga masih tidak cukup. Evaluator forensic harus memiliki
definisi yang spesifik, mengenai mental illness atau kondisi lain (mental
retardasi atau kondisi medis). Misalnya kasus Andrew Goldstein, permohonan
insanity ditolak (seorang schizophrenia yang melempar seorang perempuan ke rel
kereta api di New York).
Mental illness itu
menjadi isu setelah alasan insanity bisa membebaskan seseorang dari hukuman.
Individu diijinkan untuk dirumah sakitkan di psikiater ketika tidak bisa
mengikuti persidangan, kurang rasional, dan tidak mampu untuk mempertahankan
diri dikarenakan mental illness.
Karena memang penting,
maka psikolog dan pengadilan kriminal perlu memikirkan hal ini. mental illness
menjadi kontroversi di hukum. Mental illness memiliki definisi berbeda dengan
mental illness yang biasa dipahami oleh kesehatan mental. Maka perlu definisi
mental illness yang lebih detail dengan konteks komitmen sipil dan insanity defence.
Kasus Gina
Gina berumur 27 tahun.
Gina memiliki sejarah kesehatan ketidakstabilan mental dengan diagnosis gangguan
kepribadian narsistik dan antisocial, sebagaimana depresi yang parah dan
kadang-kadang memiliki ide bunuh diri. Akhir-akhir ini Gina menunjukkan adanya
beberapa peristiwa penuh tekanan termasuk kematian teman dekatnya dan putusnya
hubungan hubungan yang telah lama dibina. Teman-teman dan orang tua
memperingatkan Gina tentang kondisi psikisnya yang tidak baik, dan takut jika
nanti dia akan melukai dirinya sendiri maupun orang-orang yang ada
disekitarnya. Beberapa menyarankan bahwa Gina ke psikiater. Meskipun begitu
Gina mengatakan bahwa dirinya ‘baik’ dan menolak usaha-usaha intervensi
psikologi. Teman dan keluarganya merumahsakitkan Gina meskipun Gina tidak menginginkannya,
karena menurut mereka hal itu yang terbaik untuk Gina. Mempertimbangkan bahwa
Gina dimungkinkan dapat melakukan tindakan yang berbahaya, maka dimata hukum
dia termasuk sakit mental.
Civil komitmen
Criteria Substansive
untuk komitmen sipil adalah kehadiran mental illness. Sebagian besar hukum,
mendefinisikan eksistensi mental illness pada individu menunjukkan bahwa dia
mengalami mental disorder. Karena mental illnes menjadi prasyarat untuk
komitmen sipil.
Hukum lebih melihat dari
sudut pandang “bahaya” melukai orang lain, berbeda dengan psikiater yang
melihat dari segi melukai diri sendiri.
Penyakit mental adalah
istilah yang mudah dimanipulasi. Definisi operasional yang dibuat itu masih
samar dan tidak jelas. Melton mengutip salah satu upaya legislasi yang paling
spesifik untuk mendefinisikan penyakit mental yaitu sebagai berikut:
Gangguan substansial
pemikiran, suasana hati, orientasi persepsi, atau memory yang merusak
keputusan, perilaku, kapasitas untuk mengenali kenyataan atau kemampuan untuk
mengenali tuntutan kehidupan yang biasa tetapi tidak termasuk keterbelakangan
mental.
Banyak ketetapan,
tetapi kondisi yg dimaksud adalah kecuali kondisi keterbelakangan mental, penyalahgunaan
zat, dan epilepsy. Alkohol dan penyalahgunaan obat tidak termasuk dalam
penyakit mental di koridor hukum. Hukum memiliki batasan tertentu dalam
menentukan ruang lingkup gangguan kejiwaan.
Ketidakakuratan dalam
mendefinisikan mental illness membuat hukum, membuat isu mengenai definisi kata
‘mental ill’. Tanggung jawab menilai potensi penyakit mental, oleh pengadilan diserahkan
pada saksi ahli (psikiater dan psikolog). Kekuatan yang diberikan tergantung
pada ahli kesehatan mental tadi. Penelitian membuktikan bahwa ternyata psikolog
dan psikiater memiliki persetujuan yang sama tentang mental illness. Hal ini
akhirnya sering mengharuskan hukum untuk bertindak.
Sebagai contoh, standar
M’Naugten untuk pembelaan insanity yang digunakan di banyak pengadilan sering
tidak mengklarifikasi pemahaman atau apresiasi terhadap kejahatan dari
perbuatannya, apakah itu kejahatan hukum atau kejahatan moral. Misal kasus
Andrea Yates, dia paham bahwa aksinya adalah kejahatan hukum, tetapi delusinya
tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan moral. Tingkat keparahan depresi post
partumnya, ditambah dengan psikosis menyebabkan delusi bahwa ia menyelamatkan
anak-anaknya dari kutukan kekal, namun dalam kasusnya pembelaan bahwa dia
adalah seorang insanity tidak berhasil.
Pembelaan insanity
Insanity bisa digunakan
untuk bebas dari tindak perilaku criminal di mata hukum. Perilaku kriminal
individu tidak hanya mental illness, tetapi mental illness-nya itu secara
langsung menyebabkan disfungsi yang relevan ketika kejahatan dilakukan. Ketika
itu pertanyaan psikolegal: diagnosis spesifik bukan menjadi isu sentral, namun
dampak pada kapasitas fungsional atau kemampuan seseorang untuk mengetahui
perbedaan antara benar dan salah adalah yg terpenting dalam hukum, dengan
demikian dampak fungsional dari penyakit mental menjadi isu yang utama. Namun
secara historis orang-orang yang sukses melakukan pembelaan 60-90 persen adalah
mereka yang sudah psikotik.
Definisi yang
ditawarkan APA dianggap merupakan kondisi yang terlalu abnormal. Dengan
demikian definisi dari Negara satu dengan Negara lain berbeda.
Foucha v. Louisiana
Mahkamah Agung
menjelaskan tentang arti penyakit mental di kasus Foucha dan Lousiana.
Pengadilan menyatakan, bukan tindakan konstitusi ketika menahan individu yang memiliki
sakit mental atau gangguan kepribadian antisosial. Masalah utamanya adalah
apakah konstitusi akan menahan individu yang telah dibebaskan tapi sudah sembuh
dari penyakitnya? Jawab pengadilan “tidak”. Untuk tujuan secara paksa seseorang
harus berpenyakit mental (mental illness) dan berbahaya. Implikasinya bahwa
gangguan kepribadian antisosial bukan merupakan penyakit mental yang memenuhi
syarat untuk tujuan kurungan. Tetapi di mata pengadilan temuan ini tidak dibenarkan,
dan ini masih menjadi perdebatan.
Psikologi Forensik dan Implikasi
Kebijakan
Kegagalan pengadilan
dalam menyelesaikan kasus mental illness meninggalkan sejumlah masalah analisis
dan praktis di kalangan psikolog forensik. Sistem hukum menemukan cara yang
tepat dengan memberikan kasus ini pada tim kesehatan mental untuk membedakan
“sakit jiwa” dan “tidak sakit jiwa”. Sayangnya pengadilan terlalu
menggantungkan pada ahli-ahli tersebut, sehingga orang-orang seperti Gina
mungkin dipaksa untuk dirawat di satu kelompok treatment dan tidak dengan
kelompok yang lain. Ada resiko orang-orang yang tidak sakit mental tanpa
sengaja dirumah sakitkan.
Implikasi psikologi
forensik untuk individu seperti Gina (berpotensi untuk diinterfensi secara
hukum). Sementara kebebasan individu dalam menentukan nasib sendiri harus
diakui, psikolog forensik harus memperhatikan masalah yang lebih umum, seperti
keselamatan publik dan kesehatan.
Hak
Untuk Menolak
Hak kebebasan merupakan
hak yang paling berharga, individu harus memutuskan apa yg terjadi pada tubuh
dan pikirannya. Orang yang sakit bisa memilih untuk menerima atau tidak menerima
pengobatan medis. Namun pada kenyataannya kebebasan tidak dinikmati oleh individu
dengan gangguan mental. Pada situasi tertentu, individu menjadi subjek
treatment psikologis yang tidak diinginkannya, hal ini menjadi kontroversi “hak
untuk menolak pengobatan”.
Dalam kasus komitmen Re
commitment of denis H, pengadilan Wisconsin menegakkan lima standard untuk
komitmen sipil berdasarkan ketidakmampuan membuat pilihan dalam pengobatan dan
treatment. individu diberi kebebasan karena tidak mampu memutuskan (tidak mampu
membuat pilihan obat dan treatment yg diperlukannya) :akibat kasus ini, maka hukum
‘tidak mampu membuat keputusan’ diperluas.
Kasus Alysa: 34 tahun,
menderita gangguan pikiran, Alysa menderita halusinasi dan delusi, akhir-akhir
ini memburuk. Dia tidak menunjukkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain,
gaya hidup cukup aman dan bukan merupakan calon orang yg akan dipaksa dalam
pengobatan. Di Psikiater dia disarankan untuk melakukan pengobatan dengan
antipsikotik: Thorazine. Alisa menolak karena dia tahu efek sampingnya yang
mungkin permanen, dan ingin mencoba mencari alternative lain. Nah psikiater ini
bertanya, bagaimana bisa seorang ‘sakit’ memutuskan? Dan apakah si psikiater
memiliki hak untuk memperlakukan demikian? Bagaimana?
Literature review
Hak untuk menolak
pengobatan adalah isu paling controversial di dunia psikiatri.
Alternatif membatasi dan Hak
menolak pengobatan
Doktrin LRA (Least
Restrictive Alternatif) menempatkan individu pada dikondisi yang sedikit membatasi
ketika mereka diharuskan berada pada kondisi intervensi. Tujuannya adalah untuk
memperlakukan individu dengan cara yang meminimalisir kebosanan pada kebebasan
individu.
Kemudian Beberapa
peneliti memberikan saran: alternative paling membatasi juga harus di
tafsirkan, dengan memperhitungkan pertimbangan dari pasien, dokter dan hukum.
Disini ahli kesehatan itu didorong untuk melibatkan pasien dalam proses
pengobatan. Namun tetap saja peneliti-peneliti ini menemukan bahwa beberapa
dokter itu ingin “berkuasa” dan pasien “ragu-ragu berbagi preferensi”. Meskipun
dalam system pengobatan manapun sebenarnya pasien berhak menolak pengobatan
ketika dia memang tidak ingin.
Doktrin Informed consent
Mengharuskan pasien
mendapat informasi yang cukup tentang pengobatan yg akan dijalaninya umumnya yg
akhirnya membuat pasien mampu memutuskan. Informasi dapat berupa efek samping,
risiko, manfaat, potensi sembuh tanpa obat, pengobatan lain yang mungkin
tersedia.
Peraturan ini berlaku
untuk orang dewasa umum dan sakit jiwa. Hak ini hilang ketika secara legislasi
ternyata dia tidak mampu (incompeten).
Kompetensi
Berdasar pada informasi
yang diberikan maka titik beratnya bukan pada keputusan akhir tetapi pada
bagaimana individu menyimpulkan. Maka dilihat dari kasus alisa tadi dia boleh
menolak, karena dia bisa menyimpulkan. Keputusan dibuat sesuai dengan
konteksnya, individu mampu atau tidak.
Dalam keputusan Harper
V Harper: hak menolak itu tidak dipertimbangkan, karena jika orang tersebut
dinilai berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain maka demi kepentingan umum
hak untuk menolak itu tidak diberikan.
Psikologi Forensic Dan Implikasi
Kebijakan
Praktek dan teori
memang berbeda pada kenyatannya. Dalam prakteknya pasien itu berhak menolak
pengobatan ketika ada psikiater , keputusan itu kemudian ditinjau kembali oleh
dokter, jadi sebenarnya kebebasan individu tetap ditangan dokter.
Tapi dokter itu
menghadapi dilemma yaitu menyeimbangkan perawatan pasien dan kebebasan sipil, terkadang
pasien ternyata tidak mampu untuk membuat keputusan, ex: kasus sizophren yang
mati kepanasan di Texas saat musim panas, dimana jika dia dirawat maka mungkin
dia memiliki nasib yang berbeda.
Sebagai seorang
psikolog forensic itu harus mempertimbangkan efek negative dan efek positif dengan
tujuan untuk melindungi kebebasan individu dari pengobatan yang tidak
diperlukan
Doktrin
LRA (Least Restrictive Alternatif)
Doktrin LRA meminta
agar pasien ditempatkan di kondisi yang tidak begitu membatasi pada keadaan
treatment. Kondisi ini melibatkan pasien yang membahayakan diri sendiri maupaun
orang lain, kemudian pasien yang dimasukkan secara paksa harus dipertimbangkan
sejauh mana pembatasannya. Tujuannya adalah melindungi kebebasan individu dari
treatment yang berbahaya atau tidak berguna.
Pemberian pembatasan
dan treatmen menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konsep pembatasan
(mental illness dan tingkat bahaya) harus didefinisikan dengan jelas. Konsep
pembatasan sepeerti apa? Apakah pengaturan dan perencanaan pengobatan itu bukan
merupakan bentuk pembatasan?
John, pustakawan 42 tahun,
riwayat penyakit mental dan hidup sendiri. Rentan terhadap serangan mental
tetapi fungsiny bagus dalam akhir2 minggu ini. John, beberapa minggu ini
fungsinya terganggu dan tidak bisa merawat diri. Dia membutuhkan perawatan. Dia
dirujukkan oleh teman2nya. Setelah diperiksa oleh beberapa professional. John
diputuskan untuk mengikuti program pengobatan.
Pertanyaannya adalah
apakah ini jalan terbaik? Mengingat John tidak berbahaya? Apakah rumah sakit
memang benar kebutuhan yang diperlukan John?
Literature review
Kasus pertama yg
menerapkan LRA: seorang nenek yang tidak mau berkomitmen melakukan treatmen,
meskipun dia bingung untuk dan rentan mengembara tetapi dia tidak cukup
berbahaya sampai memerlukan ‘penguncian’ di psikiatri. Meskipun perawatan itu
diperlukan tetapi pengurungan paksa rumah sakit jelas tidak perlu.
“perampasan kebebasan semata-mata karena bahaya
untuk orang sakit
sendiri tidak harus melampaui apa yang diperlukan untuk perlindungan mereka” . perlu dipertimbangkan mana yang benar-benar butuh dirawat inap dan yang bisa mandiri.
sendiri tidak harus melampaui apa yang diperlukan untuk perlindungan mereka” . perlu dipertimbangkan mana yang benar-benar butuh dirawat inap dan yang bisa mandiri.
Hal yang perlu
diperhatikan diantaranya: lokasi, program, pengobatan yang diberikan, campuran
pasien, otonomi yang diberikan pada pasien, lama tinggal dkk. LRA bukanlah
pemahaman yang tanpa debat dari pihak lain. Permasalahan LRA hampir sama
rumitnya dengan pendefinisian mental illness. Batasan-batasan yang dimaksud
dalam LRA harus didefinisikan dengan jelas.
Doktrin LRA meminta
adanya keefektifan intervensi yang diberikan pada pasien yang melibatkan bidang
kesehatan. Dengan demikian akan memberikan keefektifan analisis kebijakan dan
implementasi dimana inisiasi baru membutuhkan wawasan psikologis. Psikologi
forensic bisa jadi menjadi pemecahan untuk mengatasi baik masalah kesehatan
mental maupun hukum dalam satu kerangka sudut pandang.
Evaluasi Disabilitas Kerja Psikiatrik (Psychiatric
Work-Related Disability)
Pada saat seorang
individu mengalami gangguan mental, simptom-simptom yang muncul pada dirinya
memberikan efek yang melemahkan. Yang dimaksud dengan melemahkan adalah
menurunnya kemampuan individu baik dalam hal kognitif, sosial, maupun
pekerjaan. Onset gangguan mental menghambat individu untuk belajar ketrampilan
vokasional. Sementara gangguan mental yang kronis dapat berdampak negatif pada
kemampuan kognitif dan sosial, emosi, dan perilaku dalam sejumlah hal sehingga
individu yang mengalaminya tidak memiliki cukup dukungan dari dalam dirinya
untuk bekerja.
Salah satu peran
psikolog forensik dalam isu ini adalah memberikan penilaian mengenai disabilitas
berdasarkan gangguan mental. Gangguan mental yang berat dan persisten merupakan
dasar yang paling banyak digunakan untuk memberikan klaim disabilitas. Lebih
jauh lagi, psikolog forensik diminta mengevaluasi apakah simptom-simptom yang
dimiliki seseorang menghambatnya untuk bekerja atau tidak. Di Amerika sendiri,
terdapat suatu Undang-Undang (American with Disability Act) yang
mengatur mengenai Disabilitas. Salah satu isinya menyebutkan tidak
diperbolehkannya diskriminasi terhadap individu dengan disabilitas fisik maupun
mental dalam hal pekerjaan sehingga yang dapat membatasi secara substansial
aktivitas utama dalam hidup individu tersebut.
Sebuah studi yang
meneliti mengenai pengalaman kerja dari 20 orang dewasa dengan oset awal
skizofrenia yang dirujuk ke California Department of Vocational
Rehabilitation (DVR) menunjukkan sebagian dapat mempertahankan pekerjaan
dan sebagian lagi tidak. Sayangnya, kondisi di lapangan menunjukkan jarangnya
pihak pemberi kerja yang mau mengakomodasi pekerja dengan gangguan mental. Hal
ini mempersulit proses rehabilitasi dan pemberian hak sipil kepada individu
dengan gangguan mental.
Review Literatur
Tingkat pengangguran
nasional (Amerika) individu dengan gangguan mental mencapai 80-90%. Sejumlah
studi empiris menunjukkan bahwa stigma dan kepercayaan bahwa orang dengan
gangguan mental selalau ber berbahaya, tidak dapat diandalkan, tidak dapat
diprediksikan, dan irasional merupakan salah satu faktor yang menyebabkan
terjadinya kondisi ini. Pemberi kerja umumnya skeptis dalam mengangkat individu
dengan gangguan mental sebagai pegawai dibandingkan dengan individu dengan
disabilitas lainnya. Melihat kondisi ini, sejak tahun 1935 Social Security
Administration (SSA) melalui Undang-Undang Social Security Act di Amerika, disediakan dana pendapatan bagi
pensiunan, individu dengan disabilitas, dan keluarga dari pekerja yang
meninggal.
Program disabilitas SSA
berupa Social Security Disability Insurance (SSDI) dan Supplemental
Security Income (SSI) diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria
disabilitas. Sementara dana dari kedua asuransi atau pendapatan tersebut
diperoleh dari potongan gaji selama bekerja sebelumnya atau pajak. Kebijakan
ini berdampak lanjutan mengenai banyaknya klaim yang diajukan kepada
pemerintah. Pemerintah pun harus melakukan evaluasi apakah individu yang
bersangkutan memang benar-benar layak memperoleh bantuan tersebut.
Salah satu kriteria
yang harus dipenuhi berdasarkan SSA adalah adanya ketidakmampuan untuk
melakukan kerja sederhana dan repetitif. Kriteria lain adalah adanya gangguan
pada fungsi-fungsi esensial yang diperlukan dalam bekerja, seperti konsentrasi
dan atensi. Sumber data penilaian dapat diperoleh melalui observasi, wawancara,
dan tes psikologi. Dan yang perlu dipahami mengenai program ini adalah bahwa,
kemampuan yang dimiliki individu tersebut tidak harus sama dengan kemampuannya
sebelum mengalami gangguan mental. Sebagai contoh, ketika individu yang
sebelumnya bekerja sebagai manajer mengalami gangguan mental dan kini hanya
mampu melakukan tugas sederhama seperti membungkus barang, maka dana bantuan
gugur untuk diberkan. Hal ini dikarenakan individu masih dapat bekerja pada
pekerjaan sederhana.
Selanjutnya mulai
tanggal 1 Januari 2001, aturan yang ada ditambah dengan mempertimbangkan
pendapatan individu per bulan. Individu yang masih memiliki pendapatan di atas
740$ tidak dapat mengakses dana bantuan SSI. Terkait gangguan mental seperti
apa yang dapat dimintakan klain asuransi/ dana bantuan, SSA telah menyusun
daftar gangguan mental berdasarkan DSM-IV yang berfungsi memprediksi
disabilitas yang dimiliki. Ketika ganggaun mental yang dialami tidak terdapat
dalam daftar tersebut, maka individu terpaksa harus ditolak klaimnya. Seluruh
proses evaluasi terhadap disabilitas dalam makna hukum ini dilakukan oleh disability
reviewer.
Psikologi Forensik dan Implikasi
Kebijakan
Meski telah cukup
memiliki panduan dalam kebijakan yang ada, pada penerapannya ternyata masih
banyak yang belum seideal yang diharapkan. Sebagai contoh, dari keseluruhan
individu yang diajukan untuk memperoleh dana pemerintah sebagai kompensasi dari
gangguan mental yang dimiliki, hanya 33% yang diterima. Selanjutnya pada review
pengajuan yang kedua, sekitar 15% diterima, sisanya baru diterima setelah
proses ketiga atau setelah diuji di hadapan persidangan.
Kondisi ini ketika
dievaluasi ternyata disebabkan oleh kurang sesuainya laporan pemeriksaan
psikologis yang dilampirkan dengan standar kualifikasi pemberian dana bagi
individu dengan gangguan mental. Gambaran yang diberikan kurang mampu
menjelaskan hambatan atau inkompetensi individu yang bersangkutan untuk
bekerja.
Persoalan lain yang
terjadi di lapangan adalah terkait supervisi kerja bagi individu dengan
gangguan mental. Individu dengan gangguan mental yang telah melalui proses
terapi dan dimungkinkan dapat kembali bekerja perlu mendapatkan program
pelatihan atau asistensi kerja. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan yang dapat
dilakukan bisa jadi berbeda dengan apa yang telah dikuasai sebelum sakit.
Sehingga diperlukan pendampingan dan pelatihan terlebih dahulu agar individu
tersebut dapat menyesuaikan diri dengan baik dengan pekerjaan barunya.
Saran Penelitian Selajutnya
Sejumlah saran untuk
penelitian selanjutnya yang perlu dilakukan agar dapat mengoptimalkan
implementasi civil forensic dalam lingkungan kerja antara lain:
1. Perlunya
pengembangan metode maupun alat asesmen yang reliabel untuk tingkat
keberfungsian kerja individu oleh para ahli kesehatan mental. Semakin objektif
metode dan alat ukur yang dikembangkan akan semakin baik karena sesuai dengan
tuntutan aturan legal yang berlaku.
2. Perlunya
penelitian yang mengevaluasi interagreement antar reviewer yang
mengevaluasi layak tidaknya seorang individu menerima dana dari pemerintah.
3. Perlunya
penelitian yang mengeksplorasi tingkat efikasi dari bermacam strategi yang
sukses mempekerjakan individu dengan gangguan mental.
Kewajiban untuk Memberi Informasi VS
Konfidensialitas Klien
Kewajiban untuk
memberikan informasi dan konfidensialitas klien merupaka satu isu yang juga
kontroversial. Kontroversi muncul terutama terkait dengan kewajiban
psikolog/psikiater secara etik dan legal untuk menjaga kerahasiaan informasi
yang diberikan oleh klien dan kewajiban untuk memperingatkan pihak yang
terancam bahaya oleh tindakan yang mungkin dilakukan klien. Meski prinsip
konfidensialitas klien berakar dari psikologi, aturan hukum yang ada memicu
pertanyaan kritis, yaitu “Kapan sesungguhnya konfidensialitas klien dapat
dilanggar?”
Di Amerika sendiri isu
ini mulai diperbincangkan sejak tahun 1976 dengan adanya keputusan pengadilan
tinggi negara bagian California terkait kasus Trasoff vs Regents of the
University of California. Pada kasus
tersebut, keluarga Tarasoff menuntut psikolog yang bertanggungjawab pada
pembunuh Tarasoff karena tidak memberikan peringatan agar berhati-hati
dikarenakan kliennya memiliki rencana untuk menyakitinya. Berdasarkan hasil
pengadilan tersebut, disebutkan bahwa seorang psikolog harus mempertimbangkan
sejumlah isu, yaitu: konfidensialitas, informed consent, kode etik, ada
tidaknya korban yang teridentifikasi, tingkat berbahaya, dan ancaman yang telah
dikomunikasikan.
Pasca keputusan
tersebut, muncul isu kontemporer yang masih mengundang kontroversi, yaitu
kewajiban memberikan informasi mengenai klien yang terinfeksi HIV AIDS. Kerentanan penularan virus tersebut telah
jelas diketahui dan tingkat keberbahayaaan virus tersebut juga telah dipahami.
Ketika klien meminta psikolog untuk merahasiakan kondisi tersebut kepada
orang-orang di sekitar klien yang rentan tertular, lantas apakah konfidensialitas
harus dilanggar? Pada isu ini, masih belum diperoleh kesamaan pendapat.
Review Literatur
Prinsip etik APA
menyebutkan bahwa seorang psikolog profesional harus menjaga konfidensialitas
kliennya. Konfidensialitas ini dimaksudkan agar klien dapat merasa lebih bebas
dalam mengungkapkan pikiran maupun perasaanya. Di samping itu, konfidensialitas
juga dimaksudkan untuk meminimalkan stigmatisasi. Oleh karena itu, prinsip etik
konfidensialitas sebenarnya sangat erat kaitannya dan berperan dalam proses
hubungan psikolog dan klien yang efektif.
Konfidensialitas
sebagian besar berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh klien selama
proses konseling atau terapi. Pengungkapan informasi tersebut kepada orang lain
hanya diijinkan atas persetujuan klien atau persetujuan dari representasi legal
klien. Oleh karena hal ini sangat menentukan kepercayaan yang sulit terbangun
di awal relasi, maka pelanggaran konfidensialitas berkorelasi dengan terminasi
dini dan kegagalan proses terapi atau konseling.
Meski demikian,
sekarang ini telah muncul banyak isu yang meningkatkan resiko pelanggaran
konfidensialitas tersebut, seperti isu yang berkaitan dengan hukum maupun
keputusan profesional. Dengan demikian, konfidensialitas klien kini memiliki
keterbatasan dan klien seyogyanya paham mengenai keterbatasan tersebut. Isu ini
mungkin lebih nyata ketika terdapat korban potensial (resiko munculnya korban)
yang terlibat.
Kewajiban untuk
memperingatkan yang kini lebih banyak dibincang memiliki akar historis dari
kasus yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi California, yaitu Tarasoff v.
Regents of the University of California. Pada kasus tersebut, seorang klien
bernama Poddar menyatakan kepada psikolognya, Dr. Moore, dalam proses
konsultasi psikologi bahwa dia memiliki niat untuk membunuh seorang perempuan
setelah dia pulang dari liburan. Dr. Moore merespon ancaman tersebut secara
serius dan segera berkonsultasi dengan supervisornya dan polisi kampus. Pada
kasus ini, Poddar tidak memenuhi kriteria involuntary civil commitment sehingga
tidak dimasukkan ke dalam rumah sakit. Polisi kampuspun menangkap Poddar, akan
tetapi setelah itu melepaskannya setelah diputuskan Poddar tidak memiliki
rencana maupun usaha untuk melukai. Dua bulan setelahnya, saat Tatiana Tarasoff
pulang dari berlibur, Poddar membunuhnya. Orang tua Tarasoff pun mengajukan
tuntutan hukum terhadap Dr. Moore, polisi kampus, supervisornya, polisi kampus,
dan pemerintah daerah atas tidak dilakukannya peringatan tentang bahaya Poddar
yang ada di bawah tanggung jawab mereka.
Sebagai respon terhadap
tuntutan tersebut, pihak tersangka membela diri bahwa memperingatkan Tarasoff
merupakan bentuk pelanggaran kode etik yang tidak dapat mereka lakukan karena
melanggar konfidensialitas klien. Pengadilan tinggi pun merespon pembelaan diri
tersebut dengan menyatakan bahwa ketika terapis menilai bahwa pasien memiliki
resiko untuk membahayakan orang lain secara serius, maka terapis wajib
memperingatkan pihak yang beresiko mendapatkan bahaya tersebut mengenai bahaya
yang mungkin dihadapinya. Sejak keputusan yang dihasilkan dalam kasus ini,
kewajiban terapis untuk memperingatkan pihak ketigapun menjadi semakin luas,
meski masih belum benar-benar jelas.
Psikologi Forensik dan Implikasi
Kebijakan
Kasus Tarasoff telah
memunculkan keputusan kewajiban memperingatkan pihak ketiga bagi psikolog yang
kliennya memiliki intensi membahayakan orang lain. Pihak ketiga ini pada
perkembangannya dapat dimaknai secara beragam sehingga aturan ini masih
meninggalkan ketidakjelasan.
Keputusan mengenai
kewajiban untuk memperingatkan ini selanjunya mengarahkan kepada topik evaluasi
kondisi psikologis klien dan prediksi perilaku pasien. Kedua hal tersebutlah
yang dijadikan landasan tuntutan kepada psikolog ketika gagal memperingatkan
pihak ketiga. Yaitu bahwa psikolog seharusnya telah mengetahui resiko munculnya
tindakan membahayakan orang lain oleh klien.
Lebih jauh ketika
membincang mengenai prediksi perilaku membahayakan orang lain, maka hasil
penelitian menunjukkan bahwa hanya
sekitar 33-40% psikolog yang mampu memprediksi secara akurat bahwa kliennya
akan membahayakan orang lain. Hal ini memicu kritik, jika penggunaan koin
(melempar koin) untuk memprediksi apakah seorang klien dengan gangguan
psikologis akan membahayakan orang lain saja lebih baik dari penilaian
psikolog, lantas bagaimana seorang psikolog dapat dimintai pertanggungjawaban
atas hal tersebut? Seorang psikolog tentu tidak seharusnya dimintai
pertanggungjawaban atas sesuatu di luar kompetensinya. Lagi-lagi, ketentuan
yang ada di dalam aturan hukum masih menyisakan ketidakjelasan.
Beralih ke isu HIV
AIDS, kapankah dan kepada siapakah seorang psikolog harus menginformasikan
resiko atau bahaya yang mungkin dimunculkan klien terhadap orang lain atau
pihak ketiga? Masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini. Sebagian
berpendapat bahwa sumber bahaya HIV AIDS adalah virus atau penyakit itu
sendiri. Sebagian lain berpendapat bahwa sumber bahaya HIV AIDS adalah perilaku
seksual klien. Kedua pendapat ini membawa pada implikasi praktis yang berbeda. Pada
pendapat pertama, psikolog akan berkewajiban memperingatkan pasangan klien
ketika klien menyampaikan bahwa dirinya terinfeksi HIV AIDS. Sementara pada
pendapat kedua, kewajiban tersebut baru muncul ketika diketahui klien memiliki
perilaku seksual yang dapat menularkan virus HIV AIDS kepada pasangannya.
Meksi terdapat
perbedaan pendapat, pada hakikatnya psikolog yang menangani klien dengan isu
HIV AIDS perlu memastikan tingkat keberbahayaan perilaku klien terhadap orang
lain, sama seperti kasus lainnya. Penilaian tingkat keberbahayaan tersebut
dapat dilakukan melalui penggalian perilaku seksual klien. Akan tetapi, memang
masih terdapat kesulitan untuk melakukan kewajiban memberikan peringatan ketika
psikolog tidak dapat memastikan secara jelas pasangan seks klien. Di samping
itu, kesulitan juga muncul karena penyakit ini seringkali baru terdeteksi
setelah sekian waktu pasca infeksi virus. Dengan demikian, sebelum diagnosis
dari dokter jelas, psikolog juga belum dapat mengetahui apakah kondisi atau
perilaku klien berbahaya bagi orang lain atau tidak.
Victim-Offender Mediation
Program victim-offender
mediation (VOM) telah ada di dalam hampir 100 yurisdiksi di seluruh Amerika
Serikat (Umbreit, 1993). VOM juga telah meningkat penerapannya di Eropa pada
lebih dari 1000 komunitas. VOM memberikan manfaat bagi korban untuk turut
berperan serta dalam menentukan hukuman bagi tersangka, menunjukkan dan
menyampaikan dampak tindakan tersangka terhadap dirinya, serta menunjukkan
kondisi korban secara langsung dan dekat pasca kekerasan atau tindak kriminal.
Sementara bagi tersangka atau penyerang, VOM memberikan ruan gbaginya untuk
menjelaskan problem personalnya, sudut pandangnya yang dipengaruhi oleh simptom
gangguan mental sebagai alasan perilaku atau tindak kriminal yang dilakukan.
Dengan pengertian kondisi psikologis tersangka oleh korban, VOM memberikan
peluang adanya keringanan hukuman bagi tersangka sekaligus proses hukum yang
lebih memanusiakan. Tujuan dari proses mediasi adalah untuk mencapai resolusi
konflik secara adil bagi kedua belah pihak dan menghasilkan rencana restitusi
yang dapat diterima.
Terlepas dari berbagai
varian progam VOM, semua program memiliki prinsip dasar yang sama yang berasal
dari prinsip restorative justice. Restorative justice merupakan
konsep lama yang menekankan bahwa suatu tindakan kriminal adalah tindakan yang
melawan individu di dalam suatu masyarakat, dan bukan sekedar tindakan melawan
negara. Prinsip ini selanjutnya membawa konsekuensi dalam penerapan proses
hukum yang melibatkan peran masyarakat.
Review Literatur
Bentuk VOM yang
berlangsung selama ini sangat beragam. Ragam atau variasi tersebut dapat
dilihat dari berbagai aspek, sebagai contoh aspek waktu pelaksanaan. Terdapat
VOM yang dilaksanakan setelah kasus masuk pengadilan dan sebelum penjatuhan
hukuman. Di sisi lain ada pula VOM yang dilaksanakan dengan tujuan mengupayakan
pembebasan bersyarat dengan mengganti kerugian sesuai kesepakatan, yang
cenderung dilaksanakan di awal kasus terjadi. Aspek lain yang menentukan
variasi adalah tatap muka. Terdapat VOM yang dilakukan secara tatap muka
langsung dan ada pula yang tidak. Sementara, secara umum VOM banyak dilakukan
oleh lembaga keagamaan, meski lembaga swasta juga ada yang melakukannya. Di dalam VOM, individu yang berperan sebagai
mediator biasanya adalah individu yang telah dilatih sebelumnya atau dapat pula
dengan menggunakan pekerja sosial profesional.
Bentuk VOM yang paling
populer digunakan adalah Victim/Offender Reconciliation Program (VORP).
Model ini dikembangkan pada tahun 1974 di Ontario, Canada dan diterapkan
pertama kali di Amerika, tepatnya wilayah Indiana pada tahun 1978. Model ini
menggunakan mediasi tatap muka pasca dijathkannya putusan hakim.
Penelitian terhadap dua
kasus pembunuhan yang menerapkan mediasi model rekonsiliasi ini menunjukkan
efek kelegaan dan penyembuhan yang muncul melalui proses rekonsiliasi. Meski
demikian, terdapat kritik yang menyatakan bahwa model ini kurang sesuai dengan
prinsip restorative justice, di mana seharusnya:
1. Harus
ada keinginan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan pemahaman sebagai hasil
dari komunikasi.
2. Restorative
justice menekankan ganti rugi dari pihak pelaku kriminal di
mana pelaku tersebut secara aktif menunjukkan upaya pertobatan sebagai akibat
dari apa yang telah dilakukannya.
3. Restorative
justice berusaha mengurangi peran pemerintah di dalam proses
penyelesaian kasus kriminal di dalam masyarakat dengan memberikan ruang dan
peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk menyelesaikannya secara damai.
Banyaknya varian VOM
mengharuskan munculnya pemahaman adanya perbedaan konsekuensi wujud efektivitas
program yang tercapai. Dengan demikian, sulit untuk melakukan penelitian dan
menyimpulkan efektivitas program VOM secara umum dan menyeluruh. Meski
demikian, penelitian mengenai efektivitas VOM secara spesifik pada tiap-tiap
model yang berbeda telah dilakukan.
Efektivitas VOM diukur
melalui banyaknya kasus yang terselesaikan, penurunan hukuman bagi residivis,
dan tingkat kepuasan korban. Sejumlah penelitian menunjukkan efektivitas yang
tinggi pada pelaksanaan VOM, terutama ditunjukkan dengan tingkat kepuasan
korban. Akan tetapi, terdapat pula
penelitian yang menunjukkan adanya kegagalan dalam proses VOM
dikarenakan faktor keuangan. Perdebatan mengenai perlu tidaknya dilakukan VOM
juga muncul dalam berbagai kajian. Terdapat pendapat bahwa pada kasus- kasus
tertentu seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan kasus psikopat, sebaiknya tidak dilakukan
VOM dengan pertimbangan latar belakang kasus atau keamanan korban dan
keluarganya.
Psikologi Forensik dan Implikasi
Kebijakan
VOM selama ini memang
telah banyak dilakukan. Sayangnya, penerapan VOM tersebut dilakukan oleh banyak
lembaga sehingga sulit untuk menyusun kriteria yang terstandar sehingga
diperoleh panduan pelaksanaan dan evaluasi VOM yang efektif. Di samping itu,
dlama pelaksanaannya banyak mediator yang kurang memiliki pengetahuan di bidang
psikologi maupun sosiologi sehingga kapasitas untuk memediasi menjadi kurang
optimal. Kondisi ini mengundang kebutuhan untuk menggunakan tenaga profesional
sebagai mediator atau dilakukannya pelatihan khusus sebelum seseorang layak
menjadi mediator. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji manfaat dan
efektivitas keseluruhan program VOM sehingga dapat disusun panduan sesuai yang
dibutuhkan.
Terkait kebijakan, idealnya VOM memang
terintegrasi di dalam kebijakan hukum suatu daerah. Tentunya dengan panduan
yang jelas mengenai penerapannya. Sebagai contoh, kesepakatan sebagian besar
peneliti bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya tidak diberlakukan
VOM juga perlu dipertimbangkan. Dengan demikian panduan yang ada membantu
lembaga yang akan melakukan VOM untuk memilah kasus mana yang dapat diterapkan
mediasi dan mana yang tidak. Semakin padatnya penjara juga membuat pengadilan
cenderung mendukung program restitusi atau ganti rugi. Hal ini selanjutnya
harus diinformasikan kepada masyarakat terkait pertimbangan-pertimbangan yang
diterapkan dalam menjatuhkan hukuman dan alternatif dari hukuman penjara.
